Rabu, 16 Juni 2010

Melirik "Agroforestry" Kakao di Ciamis

CIAMIS bagian selatan dikenal sebagai sentra produksi kakao rakyat di Jawa Barat. Areal perkebunan kakao di wilayah ini menurut data Dinas Perkebunan Jabar tahun 2006 mencapai 13.363 hektare, dengan total produksi 3.464 ton.

Melihat potensi kakao yang cukup baik di wilayah ini, Perum Perhutani Unit III KPH Ciamis, tertarik untuk melakukan pengembangan agroforestry (bisnis agro di areal kehutanan) komoditas kakao melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Apalagi karena peluang pasar kakao cukup cerah. Namun, hasil produksi agrobisnis kakao rakyat di Jabar masih belum dapat memenuhi kuota pesanan. Dalam kaitan itu PHBM tanaman kakao di KPH Ciamis dimanfaatkan sebagai salah satu andalan pasokan produksi.

Ketua Asosiasi Petani Kakao Jabar Ujang Darsono mengatakan, pesanan pasokan kakao rakyat ke sentra produksi di Ciamis baru terpenuhi 30 persen. Belum dihitung secara total dari Jabar. Untuk memenuhi permintaan tersebut diperlukan tambahan produksi dari daerah produsen kakao lainnya di Jabar, misalnya Garut dan Cianjur.

Menurut Ujang Darsono, tantangan terbesar usaha kakao rakyat di Jabar adalah belum cepat terpenuhinya jumlah kuota pesanan dibandingkan dengan hasil produksi. Dicontohkan, pesanan biji kakao kering dari sejumlah industri pengolah cokelat di Tangerang rata-rata 50 ton kering. Sedangkan dari petani Ciamis baru terpenuhi 15 ton.

Menurut dia, jika usaha komoditas kakao rakyat di Ciamis dikembangkan melalui PHBM, produksinya akan mendominasi pasokan total dari Jabar.

Soalnya, pasokan perusahaan perkebunan besar dari Jabar pun masih belum signifikan karena mereka tak dominan mengusahakannya.

Para pembeli dari industri besar, terutama di sekitar Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Bandung, tampaknya akan lebih memilih produk kakao rakyat di Jabar karena lebih efisien dalam ongkos kirim.

Dengan catatan, kata Ujang, kualitas kakao rakyat di Jabar termasuk dari PHBM harus lebih baik sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan pasar. "Perlu bimbingan serius, agar para petani kakao PHBM mampu menghasilkan produksi yang kualitasnya memenuhi syarat. Terutama menyangkut penguasaan teknologi pascapanen untuk produksi biji kering karena dari sini harga akan menentukan," katanya.

Soal pemasaran, menurut Ujang, saat ini sejumlah petani kakao di Jabar sedang memperkuat posisi dengan merintis sistem pemasaran bersama.

Apalagi, kuota permintaan dari industri pengolah cokelat lokal pada 2009 diprediksi akan tetap tinggi. Mengingat kakao termasuk produk pangan yang konsumennya banyak.

Kompromi teknis

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jabar-Banten H. Dede Suganda Adiwinata menilai, pengusahaan komoditas kakao melalui PHBM cocok dilakukan di hutan negara, di Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Cigugur, Cijulang, Ciamis selatan. Hal ini berdasarkan petunjuk teknis baku bahwa karakteristik tajuk pohon jati akan mampu menyeimbangkan kebutuhan pencahayaan tanaman kakao, baik saat musim kemarau maupun musim hujan.

"Namun harus ada kompromi jarak tanam dan populasi antara tegakan utama pohon jati dengan komoditas kakao. Perum Perhutani berkepentingan pada populasi penanaman pohon jati dengan keperluan produksi tanaman kakao yang akan sangat bergantung kepada penyinaran matahari untuk pembungaan," katanya.

Ia mengingatkan, pengusahaan tanaman kakao rakyat, termasuk di PHBM, harus dilakukan dengan perencanaan yang akurat. Jangan sekadar mengejar target luas lahan. Pengusahaan kakao rakyat melalui PHBM, agar diusahakan pada lahan-lahan kehutanan yang cocok, sehingga kualitas hasilnya dapat diandalkan. (Kodar S./"PR") ***


Sumber:
Pikiran Rakyat, 2 Maret 2010 dalam :
http://www.kphciamis.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:melirik-qagroforestryq-kakao-di-ciamis&catid=27:new-to-joomla&Itemid=127
17 Juni 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar